Pasar Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS) melakukan Audiensi dengan pimpinan DPR Provinsi Papua Barat Daya (DPR PBD) di Kantor DPR PBD di Jalan Pendidikan, Malanu, Kota Sorong pada Selasa 16 September 2025,
Audiensi ini untuk mendorong DPR PBD mengawal aspirasi P2MPKS yang telah diberikan kepada Gubernur PBD Elisa Kambu. Aspirasi dimaksud yaitu pemberian modal usaha dan fasilitas oleh pemerintah kepada pedagang Orang Asli Papua (OAP), pembangunan pasar khusus pedagang Papua, serta pembinaan usaha pendagang OAP secara sistematis dan berkelanjutan.
Fredi Marlisa,Wakil Ketua I DPR PBD, Wakil Ketua 1 dan , Robert Wanma anggota komisi, menemui perwakilan P2MPKS berdiskusi dan mendengar masukan-masukan dari tim P2MPKS.
Dalam pertemuan ini, tim P2MPKS menjelaskan aspirasi yang telah diberikan kepada Gubernur PBD dan juga proses advokasi yang telah dilakulan, yaitu Konsolidasi pedagang OAP dalam wadah P2MPKS, pendataan pedagang OAP, serta juga pertemuan2 dengan pemerintah seperti pertemuan dengan Gubernur dan kepala Dinas Koperindak PBD yang telah dilakukan.
“P2MPKS juga mendorong DPR untuk membangun komunikasi dengan Dinas KOPERINDAK untuk membuka ruang diskusi antar Pemerintah, DPR, Pendamping dan Pedagang Papua, untuk berdiskusi, menggali konsep-konsep pendampingan yang pas, hingga menemukan metode-metode efektif pembinaan pedagang OAP. Sehingga dikembangkan menjadi format baku atau mekanisme resmi pola pembinaan pedagang AOP,” ujar Yohanis Mambrasar, SH.
Ditambahkannya perlu membentuk pola pembinaan usaha pedagang OAP yang efektif merupakan metode yang harus dikembangkan oleh pemerintah, agar menjadi alat kerja yang ampu bagi pemerintah dalam menjalakan kebijakan pembangunan pemajuan dagang OAP dan juga memajukan ekonomi rakyat Papua. Sehingga dana Otsus trilyunan rupiah yang dicairkan tiap tahun itu dapat dikelola dengan tepat dan dapat bermanfaat bagi rakyat Papua khususnya bagi rakyat Papua disektor pasar.
Dalam pertemuan ini juga mengkritik pihak eksekutif tentang pola kerja lama yang tidak efektif yang selama ini digunakan, yaitu pendekatan politik anggaran, sebuah pendekan yang selama ini digunakan dalam perencanaan program, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan.
“Pendekatan politik anggaran terbukti tidak efektif dalam membangun kemajuan masyarakat Papua, namun tetap saja digunakan. Pendekatan politik anggaran hanya mengukur kemajuan pembangunan secara formalitas, yaitu adanya program, adanya laporan2 program tahunan, dan tingkat serapan anggaran program. Namun tidak melihat perubahan nyata pada sasarannya (perubahan supstansial pada rakyat), dampak ril dari program tersebut,” ujar Anis.
Skema pendekatan politik anggaran dalam praktek pemerintahan selama ini, khusususnya di Papua, menjadi alat melahirkan kebijakan tidak tepat sasaran dan korupsi para elit atas nama pembangunan yang bersifat semu. Jadi narasi pembagunan hanya merupakan dalih para elit untuk mengakses APBD, APBN dan Otsus, untuk kepentingan kelompoknya.
P2MPKS mendorong pemerintah untuk merumuskan pola baru pembinaan pedagang Papua yang harus tepat dan efektif dijalankan. Pola pembinaan yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dapat benar-benar mampu membina dan memajukan pedagang Papua dalam menjalankan usaha dagangnya secara berkelanjutan, hingga mereka menjadi maju dan mandiri.
P2MPKS juga mendorong DPR untuk mengawal dan menyetujui program dukungan usaha pedagang OAP yang diajukan oleh pemerintah pada sidang perubahan anggaran nanti.
Menanggapi paparan P2MPKS, Fredi Marlisa mengatakan DPR siap untuk mengawal aspirasi P2MPKS.”Akan mengawal dan memprioritaskan program dukungan usaha pedagang Papua pada sidang perubahan nanti,” ujar Fredi Marlisa. Dirinya meminta untuk harus dilakukan lagi pertemuan khusus antar Komisi IV DPR PDB dengan P2MPKS untuk menyerap aspirasi P2MPKS, sehingga diserap menjadi pokok-pokok pikiran DPR dalam sidang perunahan nanti.
Dalam pertemuan ini, P2MPKS dihadiri 43 orang, yang terdiri dari Ketua P2MPKS Levina Duwith, pendamping (Yohanis Mambrasar dan Robert Nauw), serta ketua-ketua dan sekertaris kelompok pedagang perkompleks dan pasar. (admin)